TENGGANAI.CO.ID, JAMBI – Sebagai tindak lanjut terpilihnya Kota Jambi 1 dari 42 Kota se-Indonesia sebagai pilot project Digitalisasi Bantuan Sosial oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar Bimbingan Teknis atau Training Of Trainers (ToT) kepada ratusan Agen atau Pendamping Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Jambi, bertempat di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (22/05/2026).
Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program Nasional Kemensos bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Program ini melatih para pendamping agar mahir menggunakan Portal Perlinsos guna memastikan penyaluran bansos lebih transparan dan tepat sasaran.
Bimtek ini bertujuan guna menyiapkan para agen untuk mendampingi masyarakat. Khususnya kelompok rentan pada Desil 1 sampai 4 yang tidak memiliki perangkat gawai atau akses internet, agar tetap bisa mengakses bantuan sosial (Bansos). Sistem baru yang dibangun oleh Pemerintah Pusat ini mengedepankan prinsip single data yang terintegrasi menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui IKD, data masyarakat langsung terkoneksi dengan berbagai instansi nasional, seperti kepolisian (terkait data kepemilikan kendaraan), BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan.
Bimtek tersebut turut dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, oleh Dr. H. Mulyadi, S.Pd, M.Pd, yang dalam hal ini mewakili Wali Kota, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.
Dalam sambutannya, Mulyadi mengapresiasi para peserta yang telah hadir dan bersemangat untuk mengikuti Bimtek Pendamping Perlindungan Sosial, sebagai tindak lanjut dengan terpilihnya Kota Jambi sebagai pilot project program strategis dari Pemerintah Pusat ini.
“Tantangan kedepan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kesiapan SDM dan perubahan pola kerja. Selain itu, tantangan lain adalah bagaimana memastikan masyarakat dapat memahami dan menerima transformasi digital ini dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, transformasi digital saat ini menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pelayanan perlindungan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga pelayanan cepat dan transparan.
“Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk menghadirkan sistem pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Dalam konteks bantuan sosial, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola data penerima manfaat, mempercepat proses penyaluran serta meminimalisasi kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan,” tutur Mulyadi.
Ia juga menekankan, bahwa pendamping sosial memiliki peran sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui kegiatan Bimbingan Teknis atau Training of Trainers (ToT) ini menjadi sangat penting agar para agen dan pendamping mampu memahami, mengoperasikan serta mengawal implementasi digitalisasi bantuan sosial secara optimal di tengah masyarakat.
“Saat ini, jumlah masyarakat penerima bantuan sosial di Kota Jambi masih cukup besar, dan penyaluran bantuan sosial telah melibatkan berbagai program, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dibutuhkan sistem digital yang terintegrasi untuk memastikan ketepatan data dan efektivitas penyaluran bantuan sosial,” tekannya.
Di sisi lain, peran agen dan pendamping perlinsos menjadi sangat strategis dalam memastikan proses pendataan, verifikasi, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh agen dan pendamping perlinsos memiliki kemampuan teknis yang memadai, mampu beradaptasi dengan sistem digital serta dapat menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan masyarakat,” ucap Mulyadi.
Ia juga menyebutkan, sejumlah tujuan Bimtek bagi pendamping Perlinsos ini. Terutama dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai digitalisasi bantuan sosial; meningkatkan kapasitas teknis agen dan pendamping perlinsos; mewujudkan pelayanan bantuan sosial yang lebih efektif dan efisien; mendukung validitas data penerima bantuan sosial; dan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar stakeholder.
“Pemerintah Kota Jambi terus melakukan berbagai upaya dalam mendukung digitalisasi dalam pelayanan publik. Diantaranya adalah Penguatan pelayanan publik berbasis digital; Peningkatan kualitas data kependudukan dan sosial; Pengembangan sistem pelayanan terpadu; Penguatan program pengentasan kemiskinan; Peningkatan kapasitas aparatur dan pendamping sosial; dan Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan,” ssebutnya.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mendukung pelayanan sosial masyarakat,” jelasnya.
“Mari bersama-sama membangun sistem pelayanan bantuan sosial yang modern, transparan dan berpihak kepada masyarakat demi terwujudnya Kota Jambi yang maju dan bahagia,” pungkas Mulyadi.
Turut hadir dikesempatan itu, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum, Kepala Dinas Sosial Yunita Indrawati beserta jajaran, serta para Narasumber dan pendamping.(*)
Discussion about this post