Tengganai.com, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo menegaskan agar Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya bertindak tegas kepada PT Cahaya Sriwijaya Abadi (CSA).
Menurut Sudewo, perusahaan kontraktor itu telah mengerjakan penataan kawasan Sekumpul secara tidak profesional. Sudewo menyarankan agar pekerjaan tersebut jangan diterima sebelum semua pekerjaan atau semua bagian yang direncanakan dipastikan diperbaiki sesuai dengan spesifikasi.
”Setelah dicek kualitasnya sangat memprihatinkan, maka saya minta Kementerian PUPR bertindak tegas terhadap kontraktornya, agar dilakukan suatu perbaikan. Kami melihat fakta masih jauh dari pada baik, maka harus diperbaiki,” kata Sudewo dalam keterangan tertulis melalui laman resmi DPR RI, Minggu (19/6/2022).
Sudewo diketahui mendampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (16/6/2022).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan jangan sampai proyek ini dieksploitasi ini untuk kepentingan pribadi. Penataan kawasan Sekumpul harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, Sekumpul bisa didorong untuk menjadi wisata religi bertaraf Internasional.
Maka dari itu perencanaan pembangunan kawasan Sekumpul harus menampilkan wajah Sekumpul sebagai Wajah Indonesia, tetapi kalau kualitas pekerjaannya sangat tidak baik pasti dampaknya tidak akan signifikan untuk menarik para wisatawan asing terutama yang muslim untuk datang disini.
Dia menegaskan pekerjaan tersebut harus menjadi evaluasi Kementerian PUPR supaya kedepannya tidak boleh terjadi kembali.
Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya disarankan untuk koordinasi dengan Pemprov Kalsel, Pemko Bajarbaru untuk melakukan perencanaan secara komprehensif yang bisa mewujudkan visi bahwa kawasan ini menjadi kawasan wisata religi bertaraf internasional.
”Tidak boleh membuat suatu perencanaan meninggalkan pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat, karena mereka lebih tahu kondisi di sini,” katanya.
Berdasarkan keterangan dari laman LPSE Kementerian PUPR diketahui telah digelontorkan dana sebesar Rp30,5 miliar lebih bersumber dari APBN 2021 untuk pembangunan infrastruktur pemukiman Sekumpul Martapura, yang digarap PT Cahaya Sriwijaya Abadi asal Palembang. Proyek itu berpagu anggaran Rp38,2 miliar lebih.
Proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr), juga dibarengi dengan proyek konsultan pengawas senilai Rp1,19 miliar lebih yang dimenangkan PT Tema Karya Mandiri asal Palangka Raya. Data ini terekam dalam LPSE Kementerian PUPR. (Red)
Discussion about this post