TENGGANAI.CO.ID, JAMBI — Pemerintah Kota Jambi mulai menggeser arah digitalisasinya. Bukan lagi sekadar urusan administrasi, tapi fokus pada dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu saat Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra, membuka sosialisasi transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintah digital, Kamis (16/4) di Aula Bappeda Kota Jambi.
Selama ini, digitalisasi di lingkungan pemerintah kerap identik dengan prosedur administratif. Namun, konsep pemerintah digital (Pemdi) yang kini didorong pemerintah pusat menuntut lebih: layanan yang terasa langsung manfaatnya oleh warga.
Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Saleh Ridha, menyebut sosialisasi ini menjadi titik awal perubahan cara pandang. Pemdi bukan sekadar istilah baru, tetapi arah baru yang menuntut kesiapan sistem, SDM, dan orientasi pelayanan.
“Aspek kepuasan masyarakat jadi kunci. Jadi bukan hanya digital, tapi harus mempermudah,” ujarnya.
Dari pemerintah pusat, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Mohammad Averrouce, menegaskan pentingnya momentum ini. Menurutnya, transformasi digital di daerah harus bergerak ke arah integrasi.
“Kota Jambi perlu membangun satu platform bersama. Ini soal komitmen perubahan,” katanya.
Diza Hazra pun tidak ingin transformasi ini berhenti di wacana. Ia meminta program-program prioritas di Pemkot Jambi segera diintegrasikan dalam sistem pemerintah digital.
Dalam keterangannya, Diza menyoroti perbedaan mendasar antara SPBE dan Pemdi. Jika sebelumnya SPBE cenderung administratif, maka Pemdi harus mampu menjawab persoalan riil di lapangan.
“Ada aspirasi dari ASN bahwa SPBE selama ini terasa administratif. Nah, Pemdi ini harus bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Pemkot Jambi sendiri telah menyiapkan dua langkah strategis. Pertama, mengintegrasikan berbagai aplikasi yang sudah ada agar tidak lagi terfragmentasi. Tujuannya sederhana: masyarakat tidak perlu mengakses banyak aplikasi untuk satu layanan.
Langkah kedua adalah pengembangan sistem pengendalian risiko berbasis digital. Sistem ini akan membantu proses audit program dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus memudahkan pengawasan oleh inspektorat.
“Kalau ada yang tidak sesuai aturan, bisa cepat terdeteksi dan langsung diperbaiki. Jadi transparansi dan akuntabilitas juga ikut meningkat,” tambah Diza.
Transformasi ini diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Lebih dari itu, Pemkot Jambi ingin memastikan digitalisasi tidak berhenti sebagai proyek teknologi, tetapi benar-benar menjadi solusi pelayanan publik.(*)
Discussion about this post